Sosiologi Komunikasi


Pengantar
Mata kuliah ini membahas fenomena komunikasi umumnya dan media massa khususnya dari perspektif sosiologi. Masalahnya, jika meminjam logika berbahasa dalam Bahasa Indonesia yang menganut hukum DM (Diterangkan-Menerangkan) maka nama mata kuliah Sosiologi Komunikasi tampaknya kurang tepat. Sebab ini bermakna sosiologi yang dikaji dari perspektif komunikasi. Padahal yang dimaksudkan malah sebaliknya. Hal ini semakin jelas bila dialihbahasakan dari literatur aslinya yang berbahasa Inggris dengan menganut hukum MD (Menerangkan-Diterangkan) Mass Media: a Sociological Perspective, yang maknanya kurang lebih kajian komunikasi (baca: media massa) dari perspektif sosiologi. Singkatnya, dalam Bahasa Indonesia yang lebih tepat adalah Komunikasi Sosiologi meskipun kedengarannya kurang lazim.
Riwayat penulisan tulisan ini cukup panjang dan melelahkan. Kendala waktu yang terbatas karena diselingi kesibukan mengajar yang cukup padat di beberapa perguruan tinggi. Maklum kehidupan sebagai intelektual di negeri ini belum kondusif secara finansial dalam rangka menjaga “asap dapur” tetap mengepul. Di samping itu beberapa saat sebelumnya muncul tekanan psikologis-politis dari bekas penguasa fakultas yang sangat tidak memahami dan menghargai kejujuran ilmiah. Artinya, kritik yang kami lontarkan terhadap kinerja manajemen-akademis direspon sebagai sentimen pribadi yang bermuara pada ancaman pemecatan yang sewenang-wenang. Mengutip penyair Wiji Thukul, bagi saya pribadi tidak ada pilihan lain selain: “Hanya ada satu kata, lawan!”
Oligarki antiintelektual bergaya semi feodal dengan mengangkangi etika akademik ini mungkin lupa bahwa dunia kampus berbeda dengan dunia birokrasi korup yang menuntut ketaatan dan loyalitas buta terhadap pemimpin (baca: penguasa). Gaya kepemimpinan ala Mataram Kuno: sabda pandita ratu tidak berlaku di dunia akademik yang lebih mengedepankan rasionalitas. Apalagi ini diperparah dengan sikap dan tindakan segelintir elite fakultas yang mengampu sekian banyak mata kuliah di luar kompetensinya sebagai parameter kapasitas intelektual semu. Padahal sudah jadi rahasia umum bahwa maksud sesungguhnya hanyalah sekedar mengejar imbalan finansial yang memang menggiurkan bagi ukuran kantong dosen yang kaya dengan etiket tapi miskin dengan etika. Bahkan ada bekas kajur yang bisa mengajar setengah lusin mata kuliah sekaligus. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada rekan seprofesi perlu dicatat, kita adalah dosen yang spesialis. Bukan guru SD yang generalis yang bisa mengajar setumpuk mata pelajaran: matematika; bahasa; agama; kesenian; olah-raga dll. Bahkan mungkin termasuk kebatinan ala paranormal Ki Djoko Bodo atau air bertuah celupan batu petir dukun cilik Ponari Sweat!
Tulisan ini tidak berpretensi sebagai bacaan instant bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Tapi hanya sekedar pengantar bahan diskusi di ruang kelas. Terakhir, maafkan saya untuk tidak minta maaf apabila tulisan ini Anda nilai jauh dari prasyarat untuk disebut sebagai tulisan ilmiah. Lebih adil bila Anda menulis tulisan dengan tema yang sama sebagai pembandingnya. Sekian.
Jakarta, Oktober 2008
Penulis,
Teguh Kresno Utomo, S.IP I. Introduksi
Tulisan ini membahas tujuh pokok bahasan: Pertama, mengkaji paradigma (kerangka berpikir) baik dari domain sosiologi maupun domain komunikasi. Serta mencari relasi keduanya dalam rangka mengamati fenomena komunikasi dari perspektif sosiologi. Kedua, menelaah kerangka dasar teori komunikasi dan teori komunikasi massa sebelum memasuki wacana yang lebih spesifik tentang bagaimana tinjauan sosiologi atas komunikasi massa. Ketiga, mendiskusikan kerangka konseptual bagaimana sebenarnya eksistensi media massa dalam berbagai sistem sosial atau ideologi yang berbeda. Keempat, memetakan fenomena pers di Indonesia dengan ideologi nasional Pancasila. Ini lebih menarik pasca tumbangnya rezim Orde Baru yang militeristik dengan mencari titik ekuilibrium menuju pers demokratik-partisipan. Kelima, mencoba mengkaji fenomena komunikasi publik oleh media massa dalam masyarakat dari perspektif sosiologi: kekuasaan, integrasi sosial dan perubahan sosial. Keenam, mendiskusikan tipologi media massa berdasarkan strata sosial. Ini membuktikan bahwa diferensiasi media massa sedikit banyak dipengaruhi oleh kelas sosial yang menjadi target audience-nya. Ketujuh, bagian terakhir ini menganalisis relasi antara media massa dengan budaya massa yang diproduksinya.
II. Seputar Paradigma Sosiologi dan Komunikasi
Paradigma sosiologi terbagi tiga: Pertama, fakta sosial yang mencakup pranata sosial (misalnya, norma khusus secara material dan egoisme intersubyektif secara nonmaterial) dan struktur makro masyarakat. Kedua, prilaku sosial (misalnya, pengulangan tingkah laku). Ketiga, definisi sosial yang mencakup aksi sosial, interaksi sosial dan fenomena sosial. Sementara interaksi sosial mencakup kontak sosial dan komunikasi (Soekanto, 2006). Dari sinilah diskursus sosiologi dalam kerangka menganalisis fenomena komunikasi dimulai. Artinya, komunikasi bersifat sosiologis berupa interaksi antarmanusia yang berkembang via simbol pikiran melalui ruang dan waktu. Bentuknya bisa berupa ekspresi wajah, sikap, nada suara, bahasa tubuh, kata-kata, tulisan dll. Serta media massa dilihat sebagai agen sosialisasi dan pembelajaran sosial.
Relasi antara sosiologi dengan komunikasi ini sebenarnya telah tampak pada pemikiran beberapa sosiolog generasi awal. Pertama, George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) asal Prussia (Jerman) mengemukakan konsep dialektika: sejenis cara berpikir dan citra dunia berdasarkan proses; relasi; dinamika konflik; kontradiksi. Pemikiran Hegel dibantah oleh bekas muridnya Karl Marx (1818 – 1883). Singkatnya, Marx mengubah dialektika idealisme Hegel menjadi dialektika materialis. Artinya, menurut Marx bukan kesadaran yang menentukan kenyataan. Tetapi sebaliknya kenyataanlah yang menentukan kesadaran. Itulah tafsir materialis terhadap fenomena sosiologis. Perkembangan berikutnya, awal abad XX giliran Marx yang digugat oleh Jurgen Habermas. Tokoh Frankfurt School aliran kritis ini mengatakan Marx gagal memahami hakekat interaksi sosial yang terbagi dua: tindakan rasional-purposif (kerja) yang selama ini jadi pusat kajiannya dalam karyanya Das Capital dan tindakan komunikatif (interaksi) yang luput dari perhatiannya. Paham ini mengatakan: “communication as a reflective challenge of unjust discourse” (Griffin, 2006).. Kedua, August Comte (1798 – 1857) yang pemikirannya didasari oleh dua pokok persoalan sosiologis yaitu: struktur sosial (social statics) dan perubahan sosial (social dynamic). Tetapi ia lebih memusatkan perhatian pada yang terakhir ini. Ia mengatakan perkembangan perubahan sosial melalui tiga tahap: teologis; metafisis; positivistis. Sosiolog Perancis yang lebih dikenal sebagai Bapak Sosiologi Positivistis ini mengatakan bahwa sosiologi adalah sejenis fisika sosial dengan karakter: obyektif; fenomenologis; reduksionis; naturalis. Ketiga, Emile Durkheim (1858 – 1917) yang memusatkan perhatiannya pada dua jenis fakta sosial: materi (birokrasi dan hukum) dan nonmateri (budaya dan institusi sosial). Yang terakhir ini terbentuk oleh interaksi sosial karena didorong oleh kesadaran kolektif atau moralitas bersama (Bungin, 2008). Keempat, Talcott Parsons (1902 – 1978) adalah sosiolog AS yang belajar di Jerman menganut paham struktural-fungsional dengan tiga premis: (1). masyarakat adalah suatu sistem secara keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling tergantung; (2) sistem menentukan bagian-bagian; (3). bagian-bagian itu dipahami dalam kaitan fungsinya terhadap keseimbangan sistem secara keseluruhan (Hoogvelt, 2008)
Sementara paradigma komunikasi terbagi dua, yaitu: Pertama, paradigma lama yang terdiri dari satu paradigma mekanis yang dipengaruhi oleh fisika klasik. Intinya, komunikasi dimaknai sebagai proses mekanistis antarmanusia dengan lokus pada channel (saluran komunikasi). Artinya, pesan mengalir melintasi ruang dan waktu dari komunikator ke komunikan secara simultan berdasarkan logika sebab-akibat. Tekanannya pada efek, metode eksperimental dan kuantitatif. Kedua, paradigma baru yang terdiri dari tiga paradigma. Diantaranya: (1). paradigma psikologis yang dipengaruhi oleh psikologi sosial yang melihat komunikasi sebagai mekanisme internal penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri manusia dengan lokus pada filter konseptual individu ybs. Artinya, komponennya bukan lagi komunikator dan komunikan sebagai mana pada paradigma mekanis. Tetapi pada stimulus dan respon yang masih menggunakan metode eksperimental dan kuantitatif. Berikutnya (2). paradigma interaksional yang dipengaruhi oleh sosiologi, khususnya interaksi simbolis. Di sini komunikasi dimaknai sebagai interaksi antarmanusia dengan lokus peran sosial individu ybs dalam konteks tindakan sosialnya. Metode yang dipakai cenderung fenomenologis dengan analisis kontekstual dan kualitatif. Terakhir, (3). paradigma pragmatis yang juga dipengaruhi oleh sosiologi, khususnya teori sistem sosial. Singkatnya komunikasi dipahami sebagai prilaku yang berurutan berupa pola interaksi, sistem, struktur dan fungsi dengan lokus pada sistem sosial tempat individu ybs tersosialisasikan. Metode yang dipakai hanya analisis kualitatif (Fisher, 1990).
III. Teori Komunikasi dan Teori Komunikasi Massa
Mengutip EM Griffin terdapat delapan pendekatan teoritis dalam ilmu komunikasi sebagai berikut: (1). communication as interpersonal influence (socio – psycholological tradition); (2). communication as information processing (cybernetics tradition); (3). communication as artful public address (rhetorical tradition); (4). communication as the process of sharing meaning through sign (semiotic tradition); (5). communication as the creation and enactment of social reality (socio – cultural tradition); (6). communication as a reflective challenge of unjust discourse (critical tradition); (7). communication as the experience of self and others through dialogue (phenomenological tradition); (8). communication as people of character interacting in just and beneficial ways (ethical tradition)” (Griffin, 2006).
Dengan demikian, kalau komunikasi dimaknai sebagai: the management of messages with the objective of creating meaning maka komunikasi massa dimaknai sebagai: the process of creating shared meaning between the mass media and their audience. Serta ada empat teori komunikasi massa yang perlu dikaji lebih dahulu sebelum memasuki kerangka teoritis yang lebih spesifik: Pertama, teori ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja dan pengaruh komunikasi massa berdasarkan observasi sistematis yang bersifat obyektif. Kedua, teori normatif yang merupakan cabang filsafat sosial, menelaah bagaimana seharusnya peranan media massa dengan serangkaian nilai-nilai sosial yang ingin dicapai dan diterapkan. Ketiga, teori praktis berbicara tentang tujuan media massa, cara kerja yang seharusnya diterapkan yang sesuai dengan prinsip ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya lebih abstrak. Serta cara-cara pencapaian beberapa sasaran tertentu. Keempat, teori akal sehat adalah gagasan yang dimiliki setiap orang dengan begitu saja melalui pengalaman langsung dalam masyarakat (McQuail, 1991).
IV. Media Massa, Masyarakat dan Sistem Sosial
Terdapat enam kerangka konseptual-teoritis untuk membahas fenomena eksistensi media massa dalam masyarakat dengan sistem sosial yang berbeda: Pertama, teori otoriter: pers tunduk pada kekuasaan negara dan kepentingan kelas penguasa. Sejarahnya berawal dalam sistem monarki feodal atau masyarakat prademokratis diktator. Kedua, teori pers bebas: diprakarsai oleh masyarakat liberal borjuis kapitalis yang terlihat pada amandemen pertama konstitusi AS. Intinya, kongres tidak boleh membuat UU yang akan membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat termasuk melalui pers. Sebab itu merupakan hak mutlak warga negara. Ketiga, teori tanggung jawab sosial: inisiatifnya berasal dari the commission on freedom of the press AS yang melihat pers bebas telah gagal memenuhi janjinya akan kebebasan pers demi kemaslahatan masyarakat. Sebab masyarakat tidak punya akses ke pers yang dikuasai oleh kelas pemilik modal. Keempat, teori media soviet: postulat dasarnya pada warisan pemikiran Marx dan Engels yang diaplikasikan oleh Lenin. Marx mengkritik para filsuf sebelumnya yang hanya menafsirkan sejarah dunia. Padahal tugas sebenarnya adalah bagaimana mengubahnya (Sztompka, 2008). Salah satunya melalui indokrinasi via media massa yang difungsikan sebagai alat propaganda yang dikuasai dan dikendalikan oleh kelas proletar via partai komunis. Kelima, teori media pembangunan: khusus bagi negara-negara dunia ketiga yang lebih menekankan program pembangunan. Media massa adalah mitra pemerintah dan berfungsi untuk menyebarluaskan nilai-nilai pembangunan. Bahkan dijadikan kajian akademik tersendiri bernama komunikasi pembangunan di perguruan tinggi. Keenam, teori demokratik-partisipan: terjadi pada masyarakat liberal. Komunikasi yang dikehendaki bersifat horizontal, bukan vertikal. Muncul karena frustasi melihat parpol gagal menjalankan fungsi komunikasi politiknya. Serta kecewa baik pada pers bebas maupun pers media pembangunan. Jika yang pertama karena semata-mata berorientasi pasar maka yang kedua terjebak dalam belitan birokrasi yang korup (McQuail, 1991).
V. Tinjauan Pers Pancasila
Pembicaraan tentang pers Indonesia secara sosiologis dalam kerangka ideologi nasional Pancasila dapat dianalisis secara akademik dalam tiga perspektif: Pertama, Pers Pancasila dalam arti mistik yang merupakan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan pers. Ini dimaknai dalam konteks Pancasila philosophy. Artinya, Pancasila dimaknai sebagai obyek formal dalam kehidupan pers. Kedua, Pers Pancasila sebagai watch dog terhadap proses pembangunan nasional tetapi tidak menyetujui pers liberal yang biasanya berprinsip the bad news is the good news. Ketiga, Pers Pancasila dalam pandangan realistis. Ini melihat Pers Pancasila sebagai mana jamaknya pers di negara-negara dunia ketiga yang mengembangkan ruang gerak kebebasan berekspresi sambil bergerilya secara politik (Lubis, 1993).
Pasca reformasi politik tahun 1998 yang menumbangkan rezim bekas Presiden Soeharto (alm) Orde Baru yang militeristik, konsep Pers Pancasila (baca: Pers Pembangunan) kehilangan eksistensinya. Bahkan terlihat perlahan tapi pasti mulai bergerak ke arah konsep pers demokratik-partisipan. Artinya, tidak ingin mengikuti pers liberal yang dikebiri oleh pemilik modal. Apalagi kembali ke konsep semula pers pembangunan yang dimanipulasi oleh birokrasi korup yang berujung pada kinerja lembaga Deppen RI era rezim sebelumnya. Tetapi rohnya dicurigai mengalami reinkarnasi dalam institusi bernama Depkoinfo RI hasil kebijakan politik bekas Presiden Megawati Soekarnoputeri. Setelah sebelumnya dilikuidasi oleh bekas Presiden Abdurrahman Wahid.
VI. Media Massa dan Komunikasi Publik dalam Masyarakat
Intinya, melihat bagaimana kerja komunikasi publik yang dilakukan oleh media massa dalam masyarakat. Ada tiga hal yang merupakan masalah sosiologi terlibat dalam kajian ini, yaitu: kekuasaan, integrasi sosial dan, perubahan sosial. Dari ketiganya akan dibahas pula tiga variannya: Pertama, dominasi (domination): media massa dikuasai dan dikendalikan oleh kelas dominan yang bersifat kohesif-sentripetal. Integrasi sosial tercapai karena adanya homogenisasi informasi, tetapi kontrol masyarakat via media massa atau media massa via masyarakat pada penguasa terpinggirkan. Kedua, serba media (media centred): singkatnya melihat perubahan sosial semata-mata disebabkan oleh teknologi dan isi media massa. Ketiga, serba masyarakat (society centred): perubahan sosial karena politik dan uang akan mempengaruhi teknologi dan isi media massa. Sisi positifnya adanya pluralisme sebagai refleksi kebutuhan masyarakat yang beragam, modernisasi, kemerdekaan dan mobilisasi.Tetapi sisi negatifnya isolasi, alienasi dan erosi nilai tanpa tujuan yang jelas yang bersifat fragmentatif-sentrifugal.
Selanjutnya, ada lima kerangka teoritis yang bisa menjelaskan komunikasi publik oleh media massa dalam masyarakat: Pertama, teori masyarakat massa: melihat ketergantungan timbal-balik antara institusi kekuasaan dengan integrasi media massa terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Kedua, teori marxisme klasik: media massa dilihat seperti alat produksi yang sesuai tipe umum industri kapitalis. Hubungan faktor produksinya dimonopoli dan dikuasai kelas kapitalis yang dijalankan baik secara nasional maupun internasional untuk melayani kepentingan kelas tersebut. Sebaliknya pada masyarakat sosialis media massa dikuasai dan dikendalikan oleh kelas proletariat via partai komunis sebagai alat propaganda. Ketiga, teori media politik-ekonomi: ideologi tergantung pada kekuatan ekonomi yang tercermin pada struktur kepemilikan, mekanisme kerja dan kekuatan pasar media massa. Artinya, institusi media massa dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Keempat, teori kritis: biasa disebut mahzab Frankfurt yang bertitik tolak pada pemikiran Marx muda sebagai pembebas. Menilai marxisme sebagai cerminan pemikiran Marx tua yang sudah berubah menjadi ideolog gagal memahami perubahan sosial yang dimulai dari basis. Padahal perubahan sosial pun bisa digagas melalui struktur atas dengan memanfaatkan media massa (Magnis-Suseno, 2003). Kelima, teori hegemoni media: melengkapi kelemahan teori kritis yang tidak membahas aktor perubahan sosial tersebut. Meminjam pemikiran Antonio Gramsci, tokoh sosialis Italia yang mati dipenjara fasis, menunjuk intelektual organiklah yang bisa diharapkan sebagai pelaku perubahan sosial tersebut. Sebab mustahil mengharapkan ide-ide revolusioner ini dilakukan oleh intelektual tradisional yang sudah terkooptasi oleh struktur kekuasaan (McQuail, 1991).
VII. Media Massa, Kelas Sosial dan Selera Publik
Ada lima klasifikasi yang dapat menjelaskan fenomena ini: Pertama, high culture. Jarang ditemukan, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali, dalam content media massa yang dianggap tidak marketable. Sebab ini merupakan produk budaya serius yang hanya dinikmati dan dipahami segelintir kritikus seni atau budayawan yang membutuhkan media khusus. Kedua, upper-middle culture. Meliputi kalangan professional, eksekutif, manajer dsb yang relatif berpendidikan tinggi. Tetapi mereka hanya sekedar penikmat tanpa berpretensi sebagai pekerja atau kritikus seni. Apalagi jadi budayawan. Ini bisa diakomodasi oleh pengelola media massa meskipun content-nya terbatas. Ketiga, lower-middle culture. Biasa disebut pekerja kerah putih (white collar workers) yang dinilai sangat marketable oleh pengelola media massa dengan dua alasan: jumlahnya sangat besar dan berpenghasilan lebih dari cukup. Ini sangat signifikan dalam sistem media kapitalistik. Khususnya pada pemasukan iklan demi eksistensi media ybs. Keempat, low culture. Biasa disebut pekerja kerah biru (blue collar workers). Jumlahnya juga besar, bahkan mungkin melebihi kelas sebelumnya. Tetapi bedanya kurang terdidik atau terlatih dalam bidangnya. Semacam pekerja kasar yang lebih mengandalkan otot daripada otak. Sekitar tahun 1950-1960-an sangat diakomodasi oleh pengelola media massa. Tetapi seiring waktu kian menyusut karena penghasilan dan daya beli mereka yang rendah dianggap tidak menguntungkan secara bisnis. Kelima, quasi-folk low culture. Ini kalangan yang sangat miskin. Baik miskin kota maupun miskin desa dengan sifat subsisten. Sama sekali tidak dilirik oleh pengelola media massa. Kecuali ditampilkan hanya sekedar jadi obyek tontonan dan sinisme kelas sosial lainnya (De Fleur, 1985).
VIII. Media Massa dan Budaya Massa
Berbicara budaya salah satunya meliputi seni (art) yang terpilah menjadi high art dan low art. Kalau yang pertama dinikmati oleh kalangan elite yang dalam istilah media massa disebut high culture audience yang dipenuhi ide-ide abstrak maka yang kedua dikonsumsi oleh kalangan populis yang wujudnya middle culture audience dan low culture audience.
Kalangan yang disebut terakhir di atas tidak terlalu menikmati ide-ide abstrak. Tetapi ide-ide kongkrit dalam realitas sosial sehari-hari. Meskipun demikian, ada sedikit perbedaannya. Singkatnya, jika middle culture audience berbicara “sesuatu” maka low culture audience berbicara “gosip”. Pakar komunikasi memakai istilah Jerman Kitsch sebagai seni rendah yang trendi tapi tidak bermutu yang banyak diproduksi oleh media massa baik cetak maupun elektronik (Vivian, 2008). Targetnya tentu saja kalangan populis ini yang memang marketable dalam konteks keberlangsungan eksistensi media massa ybs.
Bibliografi
Bungin, HM. Burhan. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
De Fleur, Melvin L. Understanding Mass Communication. Boston: Houghton Mifflin, Co., 1985.
Griffin, EM. A First Look at Communication Theory (Sixth Edition). Singapore: Mc Graw – Hill Education (Asia), 2006.
Hoogvelt, Ankie MM. Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang (terj.). Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2008.
Lubis, Todung Mulya. In search of Human Rights: Legal-Political Dillemas of Indonesia’s New Order 1966-1990. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Magnis-Suseno, Franz. Bayang-Bayang Lenin dalam Enam Pemikir Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
McQuail, Denis. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar (terj.). Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2006.
Sztompka, Piotr. Sosiologi Perubahan Sosial (terj.). Jakarta: Prenada, 2005.
Vivia, John. Teori Komunikasi Massa (terj.). Edisi Kedelapan. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: